Policy and Politics

Kampus Bukan Dapur Komersial: Menggugat Politisasi Pendidikan demi MBG

Pendidikan dikorbankan, lalu kampus diminta melegitimasi proyek yang mengorbankannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah melampaui batas sebagai proyek gizi nasional. Ia berkembang menjadi proyek politik-fiskal berskala raksasa yang menciptakan trade-off berbahaya dalam kebijakan publik Indonesia: pendidikan dikorbankan demi membiayai ekspansi program yang kapasitas operasionalnya dipaksakan. Ironisnya, setelah anggaran pendidikan dipangkas besar-besaran sejak Tahun Anggaran 2025 untuk menopang MBG, kampus-kampus negeri justru mulai “didorong” untuk melegitimasi program tersebut melalui dalih pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan agenda gizi nasional.

Universitas Hasanuddin menjadi pelopor dalam mendukung proyek ini dengan argumen legitimasi seperti program gizi dan ekonomi nasional yang kampus tidak boleh hanya menjadi penonton, menurut rektornya. Di sisi lain, Universitas Indonesia—juga disampaikan oleh rektornya—menolak wacana ini dengan argumen bahwa tugas utama kampus adalah bidang pendidikan. Hal yang tidak dilihat publik secara terang-benderang adalah bagaimana transmisi kebijakan (baca: perintah) ini yang juga dipasangi jangkar dukungan oleh Menteri Pendidikan Tinggi: pimpinan kampus dihubungi oleh Jakarta dan unit bisnis atau venturanya harus menyiapkan sumber daya untuk proyek ini.

Di sinilah persoalan mendasarnya muncul. Universitas tidak dibangun untuk menjadi dapur komersial negara. Kampus bukan operator distribusi makanan, apalagi instrumen legitimasi proyek politik yang masih dipenuhi persoalan fiskal, logistik, dan tata kelola.

Ketika Kompleksitas Dipaksa Membesar

Persoalan MBG bukan hanya pada niat kebijakannya yang salah desain—yang pernah saya tulis pada artikel ini—namun juga pada arsitektur sistem yang menopangnya. Pada strategi operasi, program pangan nasional berskala puluhan juta penerima manfaat bukan sekadar persoalan “memberi makan.” Ia adalah persoalan sourcing, produksi, distribusi, pengendalian mutu, traceability atau ketertelusuran input hingga output, audit, dan kapasitas koordinasi lintas wilayah dalam skala ekstrem.

Masalahnya, negara tampak mencoba menskalakan kompleksitas yang bahkan belum mampu dikendalikannya sendiri.

Kasus keracunan makanan di berbagai daerah seharusnya dibaca bukan sebagai insiden lokal semata, melainkan sinyal adanya kelemahan sistemik dalam pengendalian mutu dan tata kelola rantai pasok. Hingga hari ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengungkap bahwa 33.626 pelajar mengalami keracunan MBG sejak program ini dimulai.

Dalam industri pangan, toleransi terhadap kegagalan adalah nol: tidak ada cacat input, proses, atau produk yang berakhir menjadi kasus keracunan. Bahkan satu insiden pun haram. Sekali lagi, jika ini terjadi pada kasus industri, maka negara bisa mencabut izin produksi dan edarnya. Pada konteks ini, negara mendesain produksi dan distribusi makanan massal dengan tekanan biaya rendah, target cakupan sangat besar, dan kecepatan implementasi tinggi; kualitas hampir selalu menjadi variabel yang dikorbankan. Ilmu pengetahuan menyebutnya sebagai trilemma of quality yang hanya bisa dipilih dua sisi.

Sumber: https://www.ppm.express/glossary/quality-triangle

Inilah trade-off klasik dalam strategi operasi: cost, quality, dan scale tidak bisa dipaksakan optimal secara simultan tanpa kapasitas institusional yang memadai. Negara tampak ingin mencapainya sekaligus—murah, masif, dan cepat—padahal bahkan perusahaan pangan global sekalipun membangun sistem distribusi dan pengendalian mutu selama puluhan tahun sebelum beroperasi secara stabil dalam skala besar.

Proyek gizi nasional ini justru memperlihatkan gejala malfungsi dalam tata kelola negara itu sendiri. Ia gagal ketika negara mencoba memaksakan skala yang melampaui kemampuan sistem pengawasannya sendiri.

Masalah ini menjadi lebih serius ketika kebijakan fiskalnya mulai mengorbankan sektor lain yang justru membangun kapasitas jangka panjang bangsa. Gugatan masyarakat sipil terhadap APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kegelisahan yang semakin luas terkait penggunaan anggaran MBG hingga Rp335 triliun dan dampaknya terhadap mandatory spending pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan tinggi menghadapi tekanan efisiensi, pemotongan anggaran riset, keterbatasan operasional, hingga ketidakpastian pendanaan akademik. Namun di saat yang sama, negara justru melakukan ekspansi agresif program MBG—saya juga memperingatkan hal ini melalui tulisan berikut setahun lalu.

Kampus dan Risiko Kooptasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik adalah pilihan strategis. Ketika pendidikan dikorbankan untuk membiayai konsumsi jangka pendek, negara sesungguhnya sedang menggerus fondasi kapasitasnya sendiri.

Pendidikan tinggi bukan sekadar pos anggaran administratif. Universitas adalah penjaga ilmu dan peradaban manusia, bukan pemberi legitimasi proyek negara. Di sanalah negara membangun kemampuan berpikir, inovasi, riset, dan kapasitas institusional jangka panjang. Ketika anggaran pendidikan ditekan demi membiayai program populis berskala besar, yang sedang dipotong sebenarnya bukan sekadar angka APBN, melainkan kemampuan bangsa untuk membangun masa depannya sendiri.

Ironisnya, setelah kapasitas pendidikan ditekan, kampus kini justru diminta menjadi “living laboratory” bagi MBG. Beberapa universitas seperti yang saya sebut di atas diminta untuk menjadikan program ini sebagai bagian dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara sepintas, ini terdengar progresif. Namun, pertanyaan kritisnya sederhana: apakah universitas sedang diajak berkontribusi secara independen, atau sedang diarahkan untuk menormalisasi kebijakan publik yang terbukti secara kapasitas, keselamatan, dan keberlanjutannya bermasalah?

Universitas memang memiliki kewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, fungsi itu tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemberi legitimasi akademik terhadap proyek negara. Kampus seharusnya membangun kemampuan berpikir negara yang lebih baik, bukan membantu menormalisasi kebijakan yang secara empiris gagal dan bermasalah.

Di sinilah batas antara kolaborasi dan kooptasi menjadi penting. Negara dan universitas tentu harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Namun, kerja sama yang sehat mensyaratkan adanya jarak kritis. Ketika universitas kehilangan keberanian untuk mempertanyakan desain kebijakan, pendidikan tinggi perlahan berubah dari ruang produksi pengetahuan independen menjadi sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, konsep “living laboratory” dalam konteks MBG berpotensi menggeser anak-anak dan sekolah menjadi objek eksperimen sosial berskala nasional di saat sistemnya gagal scale-up. Negara tampak terlalu fokus pada ekspansi cepat, sementara persoalan mendasar seperti traceability pangan, audit mutu independen, kesiapan dapur produksi, dan kapasitas distribusi dipenuhi isu nyata.

Negara boleh memiliki ambisi besar untuk memperbaiki gizi nasional. Namun, ambisi tanpa kapasitas tata kelola, fiskal, dan logistik hanya akan menghasilkan risiko berskala nasional.

Universitas seharusnya hadir untuk mengingatkan batas itu. Kampus bukan dapur komersial negara. Ia dibangun untuk menjaga rasionalitas publik ketika negara mulai kesulitan membedakan antara ambisi politik dan kapasitas nyata yang dimilikinya.

Makan Beracun Gratis: Mimpi Buruk Logistik, Bencana Kebijakan

Tulisan ini berangkat dari ide awal yang saya sampaikan melalui tweet ini. Dalam tulisan ini, saya menguraikan secara naratif analisis mengapa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi mimpi buruk logistik dan bencana kebijakan nasional, serta mengapa pembatalan total menjadi langkah paling rasional. Adapun ide-ide lebih rinci namun ringkas, tersedia di thread tersebut.

Seiring waktu, satu per satu bukti kegagalan strategis dan operasional bermunculan, memperkuat keyakinan bahwa masalah MBG bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cacat sejak tahap perencanaan dan desain program.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan janji memperbaiki gizi anak, ibu hamil dan pelajar serta mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Namun, dari kacamata strategi operasi dan pengelolaan rantai pasok, sejak awal program ini memikul beban kesalahan desain yang berat. Hari ini, dengan merebaknya kasus keracunan di berbagai daerah, kegagalan itu nyata di hadapan kita. MBG bukanlah program yang bisa diselamatkan dengan perbaikan kecil. Ia harus dibatalkan secara keseluruhan.

Dalam setiap rancangan produk hingga layanan publik berskala nasional, terdapat prinsip dasar yang tak bisa diabaikan: keseimbangan antara biaya, mutu, dan jangkauan. MBG memutuskan untuk menekan biaya seminimal mungkin sambil memaksakan jangkauan nasional masif. Akibatnya, mutu harus dikorbankan. Dengan biaya hanya sekitar Rp10.000 per anak per hari, mustahil memastikan makanan bergizi dan aman tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ini adalah kesalahan kalkulasi strategi operasional yang sangat mendasar.

Masalah MBG bukan sekadar kesalahan distribusi di lapangan. Ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam perencanaan, mulai dari pemilihan sumber daya, proses produksi, hingga mekanisme pengantaran ke sekolah-sekolah. Dalam rantai pasok pangan, pengendalian mutu yang integral sejak tahap perencanaan, pengadaan bahan, pembuatan, hingga distribusi adalah keharusan mutlak. Program ini mengabaikan prinsip tersebut. Tanpa jaringan penyimpanan dingin yang memadai, tanpa sistem audit mutu independen, tanpa kesiapan infrastruktur sekolah, hasil akhirnya adalah makanan yang tidak layak konsumsi, membahayakan kesehatan anak-anak kita.

Pernyataan resmi yang menyebut tingkat keracunan “hanya” 0,5 persen memperlihatkan pemahaman yang keliru tentang pengelolaan risiko publik. Untuk layanan dan produk yang berpotensi membahayakan pengguna saat gagal, contoh produk makanan, angka keracunan harus nol. Satu anak yang sakit karena program pemerintah adalah satu kegagalan yang tidak bisa dibenarkan, apalagi dianggap sepele. Di sinilah letak persoalan utamanya: negara telah gagal mengutamakan keselamatan rakyat kecil dalam setiap tahapan pelaksanaan. Bayangkan ini terjadi di sektor swasta, produk atau produsen tersebut bisa diboikot.

Krisis ini diperparah oleh minimnya akuntabilitas dan transparansi program. Pengelolaan yang lebih banyak diserahkan ke instansi non-sipil tanpa kompetensi teknis yang memadai di bidang logistik dan kesehatan pangan, diiringi proses pengadaan yang tidak terbuka dan minim pengawasan publik, membuka ruang besar untuk inefisiensi, kesalahan, bahkan potensi penyimpangan. Alih-alih menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, MBG justru berisiko menjadi proyek pemborosan sumber daya nasional.

Dari segi skala, program ini juga mencemaskan. Target pemberian makan kepada lebih dari 40 juta pelajar dan 82 juta penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp300 triliun per tahun adalah ambisi yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur pelayanan publik kita hari ini. Tanpa kesiapan bertahap, tanpa pilot project berbasis bukti dan uji publik, MBG lebih menyerupai eksperimen sosial berskala raksasa dengan anak-anak Indonesia sebagai taruhannya.

Oleh karena itu, solusi terbaik bukanlah memperbaiki MBG, melainkan membatalkannya secara keseluruhan. Dana negara tidak boleh dihamburkan untuk program yang cacat secara perencanaan, cacat secara operasional, dan cacat secara akuntabilitas. Kita perlu mengembalikan fokus pembangunan kepada pencegahan stunting yang berbasis bukti dan efektivitas nyata.

Pencegahan stunting selama 1.000 hari pertama kehidupan — sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun — terbukti menjadi intervensi paling kritis untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang. Fokuskan anggaran untuk memperkuat Posyandu, meningkatkan kapasitas bidan desa dan penyuluh kesehatan, memperluas akses nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Perbaiki sistem pelayanan dasar, berikan dukungan operasional langsung, dan hindari pengeluaran-pengeluaran tidak produktif seperti perjalanan dinas dan pelatihan seremonial.

Setiap kegagalan operasional MBG bukan sekadar angka statistik. Ia adalah penderitaan nyata di ruang-ruang kelas, di keluarga-keluarga kecil yang berharap pada janji negara. Setiap insiden keracunan, setiap makanan basi yang dikonsumsi, adalah tamparan bagi semangat keadilan sosial yang seharusnya menjadi jiwa setiap kebijakan publik.

Membatalkan MBG bukanlah kegagalan. Membatalkan MBG adalah keberanian untuk mengakui kekeliruan, dan untuk memperbaiki arah pembangunan bangsa dengan bertumpu pada akal sehat, tanggung jawab, dan keberpihakan sejati pada masa depan anak-anak Indonesia. Saatnya negara bertindak. Batalkan program ini, sebelum bencana yang lebih besar datang menyusul.

Rasionalitas Terbatas dalam Pemilihan Umum

Anda mungkin familiar dengan nama Faldo Maldini. Mantan ketua BEM UI yang saat ini menjadi politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat Faldo maju dalam pemilihan raya Ketua BEM UI, salah satu teman saya memilihnya simply karena nama Maldini adalah rekan setim Ricardo Kakà saat di AC Milan. Kakà adalah pemain favoritnya dan tentu saja AC Milan adalah tim yang ia dukung. Alasan teman saya memilih Faldo bukan karena leadership traits, visi-misi, program ataupun kombinasi dari itu semua. Sesederhana asosiasi nama Maldini dan klub favorit. Suaranya sah dan tidak ada yang bisa menyalahkan dia karena alasan tersebut.

Saya pun demikian. Saya pernah didukung dan dipilih salah satu teman dengan alasan “Gw kasihan sama lo, Tow!”. Saya juga pernah memilih seorang kandidat karena dia adalah teman main saya. Tidak ada keputusan yang rumit menggunakan metode-metode pengambilan keputusan yang rigid.

Pada pemilihan umum 2024 kali ini, Indonesia memilih di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apalagi pada pemilihan legislatif, kita harus memilih tiga kandidat di antara ratusan opsi. Ketika saya berkeliling dan ngobrol dengan banyak orang di sekitar saya, alasan-alasan sederhana yang tidak njlimet mengemuka.

Foto Kandidat Calon Presiden-Wakil Presiden. Sumber: KPU.

Seorang penjual bakso memilih Prabowo karena jogetnya. Serius, penjual tersebut benar-benar mengutarakannya sambil joget. Pedagang lain memilih Prabowo karena baginya presiden harus berasal dari militer. Ada yang memilih Ganjar-Mahfud karena Mahfud dianggap murid Gus Dur saat Gus Dur menjabat presiden. Ada yang memilih Anies karena tidak mau memilih Gibran yang songong dan memilih kandidat dari PDIP adalah sebuah kemustahilan baginya.

Sains mengenal fenomena-fenomena ini sebagai “bounded rationality” atau rasionalitas terbatas (Simon, 1955). Rasionalitas terbatas adalah pengambilan keputusan yang didasarkan oleh kriteria tertentu, bisa satu atau beberapa kriteria, yang memuaskan dirinya namun bukan untuk mencari keputusan yang optimal atau terbaik. Hal ini bisa terjadi baik di level individu maupun organisasi. Teori ini adalah perkembangan dari pemikiran Adam Smith “the theory rational choice” yang berarti saat seorang individu atau organisasi rasional, maka mereka akan berperilaku untuk memaksimalkan tujuan atau manfaat bagi kepentingan mereka. Sederhananya, rasionalitas terbatas menjelaskan bahwa kita memiliki keterbatasan kognitif dalam mencari, memproses, memverifikasi dan memilih informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Rasionalitas terbatas ini juga mungkin bisa menjelaskan dengan sangat baik mengapa, sampai tulisan ini dirilis, Prabowo-Gibran unggul dan kemungkinan besar akan menjadi presiden dan wakil presiden republik ini.

Gemoy adalah branding atau citra tunggal yang dominan disajikan di seluruh saluran kampanye mereka baik online maupun offline. Ditambah dengan joget dan musik latar jedag jedug yang mudah diingat, “Oke, gas, oke, gas, nomor dua torang gas” menempel dengan sangat baik di benak masyarakat hingga hari H pemilihan. Jika harus menyebut satu kata, apa citra tunggal yang dibangun dua pasangan lain secara konsisten? Gemoy dengan joget dan musiknya mengalahkan citra apapun yang mereka bangun.

Pada pesan kampanye, Prabowo-Gibran memiliki pesan tunggal yang terus diulang di debat terbuka, kampanye maupun rilis media yakni makan siang gratis. Pada debat presiden terakhir kita juga bisa menangkap pesan ini secara konsisten. Apapun pertanyaannya, jawaban mengarah ke “makan siang gratis.” Jika harus menyebut satu kata, apa janji kampanye atau pesan yang dijanjikan dua pasangan lain secara konsisten? Kita bisa jadi tidak mengingat pesan tunggal tersebut atau siapapun yang ditanya bisa memiliki jawaban yang berbeda untuk menyebut satu janji kampanye Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pada keberlanjutan pemerintahan, pesan bahwa Prabowo adalah sosok tunggal yang layak melanjutkan pemerintahan Jokowi masif disampaikan oleh pejabat publik, tim kampanye dan para pendukungnya. Hal ini dikuatkan dengan bantuan sosial (bansos) di masa kampanye oleh Jokowi dengan citra personalnya. Jokowi memberikan bansos targeted berdasarkan data penerima bansos maupun random dalam kunjungan di daerah. Jokowi presiden yang baik karena memberikan bansos. Prabowo sebagai penerus akan melanjutkan kebaikan Jokowi. Sekarang, kandidat mana yang bisa mengalahkan citra kebaikan ini?

Saya menduga, Prabowo-Gibran (baca: konsultan mereka) memahami dengan sangat baik konsep rasionalitas terbatas ini lalu memetakan dan menarget kelompok-kelompok masyarakat yang jumlahnya dominan untuk memenangkan pemilihan umum. Jumlah yang dominan dari segi kelompok umur, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan perilaku konsumsi media. Data-data kelompok umur, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan perilaku konsumsi media bisa di-cross check dengan hasil riset para konsultan politik yang dirilis sebelum kampanye. Bahkan, bisa menjadi topik penelitian tersendiri setelah rilis resmi hasil perhitungan pemilihan umum oleh KPU.

Saya mengeluarkan semua dugaan dan tuduhan kecurangan baik yang faktual maupun yang harus diinvestigasi dalam tulisan ini. Saya tidak menyebut hal-hal tersebut tidak ada atau tidak mempengaruhi keputusan memilih masyarakat. Saya belajar bahwa citra dan pesan sederhana yang diulang secara kontinyu dan masif bisa memenangkan kampanye politik kandidat karena kita sebagai manusia memiliki rasionalitas terbatas dalam pengambilan keputusan.

15 Februari 2024.

Light

Can we talk about the future of this country?

Like, what the damn is happening? We made some slight progress with hundreds of steps back as a nation. It looks like everything is fine when you walk through downtown, but right under your feet, we could collapse anytime.

I slept two or three hours, then woke up in the morning, knowing hundreds of souls had been lost. I was in disbelief; I no longer felt heavy-eyed, yet the headache struck. Another ‘just another statistic’ should be added because of ignorance, insolence, and impunity.

I drove on a highway to the office, seeing the sunrise several times with tears dropped. A year apart, I phoned my sis, being warned to be calm. I met my bro months ago and surprisingly enjoyed sharing despair.

I might face trouble writing this, but let me say it once. We are governed by some crooks, represented by a bunch of rotten lawmakers, surveilled by apparatus using our tax money in a soon-to-be completely dysfunctional system. Thanks to oligarchs and some untouchables.

Even when you believe you will see some light at the end of the tunnel, I don’t know; this state goes beyond help. Just do your job and save your family and precious circles!

October 6th, 2022.